Kabar Gembira! DJP Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Tahunan OP 2025, Ini Syaratnya

30 March 2026, 09:38

Admin Opsi Consulting

Pelaporan SPT Tahunan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi Wajib Pajak, apalagi dengan adanya pembaruan sistem administrasi. Kabar baiknya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja menerbitkan kebijakan baru yang memberikan keringanan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026, DJP secara resmi memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi untuk pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan Tahun Pajak 2025.


Kenapa Ada Relaksasi Ini?

Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan. Setidaknya ada tiga pertimbangan utama di balik terbitnya KEP-55/PJ/2026:

- Implementasi Coretax (Sistem Inti): Penggunaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang baru memerlukan waktu penyesuaian bagi Wajib Pajak.

- Kesiapan Sistem: Memberikan ruang bagi kesiapan infrastruktur digital DJP.

- Hari Libur & Cuti Bersama: Berdekatan dengan Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang berpotensi menghambat Wajib Pajak dalam melapor tepat waktu.


Detail Penghapusan Sanksi Pajak 2025

Berdasarkan Diktum KESATU, penghapusan sanksi administrasi diberikan atas:

- Keterlambatan SPT Tahunan OP: Untuk penyampaian setelah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan.

- Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 29: Untuk pembayaran yang dilakukan setelah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Kekurangan Bayar dengan Perpanjangan: Berlaku juga bagi yang mendapatkan perpanjangan jangka waktu pelaporan, sepanjang dibayar maksimal 1 bulan setelah jatuh tempo.


Bagaimana Cara Mendapatkan Penghapusan Sanksi?

Wajib Pajak tidak perlu mengajukan permohonan rumit. Berikut mekanismenya:

- Tanpa Surat Tagihan Pajak (STP): DJP berkomitmen untuk tidak menerbitkan STP atas keterlambatan tersebut.

- Penghapusan Secara Jabatan: Jika ternyata STP sudah terlanjur terbit, Kepala Kantor Wilayah DJP akan menghapuskan sanksi tersebut secara jabatan.

- Status WP Kriteria Tertentu: Keterlambatan ini juga tidak akan menjadi dasar pencabutan atau penolakan status Wajib Pajak Kriteria Tertentu.


Kesimpulan

Kebijakan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada 27 Maret 2026. Meskipun ada relaksasi selama satu bulan, sangat disarankan bagi Anda untuk tetap melapor sesegera mungkin guna menghindari penumpukan antrean sistem di akhir masa relaksasi.

Ingin dibantu sampai tuntas, hubungi kami sekarang

Chat via WhatsApp
Banner Opsi

Tertarik? Hubungi Kami Sekarang!

Isi form di bawah dan tim kami akan langsung menghubungi kamu via WhatsApp.

Share this post:

Related Articles

9 Tahap Lapor Pajak Perusahaan Online yang Mudah

29 October 2026, 10:42

Admin Opsi Consulting

9 Tahap Lapor Pajak Perusahaan Online yang Mudah
Hadirnya sistem lapor pajak perusahaan online kini semakin memudahkan. Sebab, perusahaan bisa memenuhi kewajiban perpaja...
Pajak Penghasilan Perusahaan Jasa Ada Apa Saja? Ini Penjelasan Lengkapnya

29 October 2026, 10:40

Admin Opsi Consulting

Pajak Penghasilan Perusahaan Jasa Ada Apa Saja? Ini Penjelasan Lengkapnya
Sederhananya, pajak penghasilan perusahaan jasa didefinisikan sebagai pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan kegia...
Sedang Menerima SP2DK Orang Pribadi? Ini Hal-Hal yang Perlu Diketahui

28 October 2026, 13:30

Admin Opsi Consulting

Sedang Menerima SP2DK Orang Pribadi? Ini Hal-Hal yang Perlu Diketahui
Bagi yang belum tahu, SP2DK singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Surat SP2DK orang ...
Mengenal Contoh Pajak Penghasilan Final dan Tarif Perhitungannya

28 October 2026, 13:30

Admin Opsi Consulting

Mengenal Contoh Pajak Penghasilan Final dan Tarif Perhitungannya
Cukup banyak pelaku usaha, pemilik properti, maupun investor yang mencari informasi tentang contoh pajak penghasilan fin...
Ketentuan Pajak Penghasilan Badan dan Perhitungannya!

26 October 2026, 09:09

Admin Opsi Consulting

Ketentuan Pajak Penghasilan Badan dan Perhitungannya!
Tarif Pajak Penghasilan Badan telah diatur dalam UU PPh, dan setiap perusahaan yang memperoleh penghasilan harus memaham...
Ketentuan Tarif PPh Pasal 17 dan Cara Hitungnya

26 October 2026, 09:07

Admin Opsi Consulting

Ketentuan Tarif PPh Pasal 17 dan Cara Hitungnya
Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang atau badan atas penghasilan yang didapatkan. S...
Ketentuan Tarif PPh 23 dan Cara Menghitungnya!

22 October 2026, 08:12

Admin Opsi Consulting

Ketentuan Tarif PPh 23 dan Cara Menghitungnya!
Dalam menjalankan sebuah bisnis, penting bagi perusahaan untuk memahami kewajiban perpajakan agar seluruh transaksi terc...
SP2DK Adalah Maut? Benarkah Itu? Ini Cara Menanggapinya!

22 October 2026, 07:59

Admin Opsi Consulting

SP2DK Adalah Maut? Benarkah Itu? Ini Cara Menanggapinya!
Sebagian besar orang pasti akan terkejut bahkan sampai tidak bisa tidur jika mendapatkan surat cinta resmi dari Direktor...
Pentingnya SPT Tahunan PT Bagi Kepatuhan Pajak Bisnis

29 September 2026, 08:04

Admin Opsi Consulting

Pentingnya SPT Tahunan PT Bagi Kepatuhan Pajak Bisnis
SPT tahunan PT adalah surat pemberitahuan yang wajib disampaikan Wajib Pajak. SPT tahunan ini terkait penghasilan, biaya...
Cara Lapor SPT Tahunan PT Online Praktis dan Aman

29 September 2026, 08:01

Admin Opsi Consulting

Cara Lapor SPT Tahunan PT Online Praktis dan Aman
Proses lapor SPT tahunan PT terbaru dilakukan secara online melalui portal Coretax DJP. Pelapor perlu menyiapkan dan men...
whatsapp kami
hubungi kami

Menara Kadin Indonesia, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 No.Kav.2-3, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi , Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

  • contact@opsiconsulting.id

  • 6285284589697