Banyak pertanyaan seputar apakah UMKM wajib bayar pajak beserta ketentuannya. Hal ini sering terjadi karena kemunculan UMKM semakin masif sedangkan tidak semua paham tentang kewajiban pajaknya.
Padahal pada dasarnya, kewajiban pajak UMKM ini punya aturan serta kategorinya sendiri. Untuk itu setiap pelaku UMKM harus tahu bagaimana aturan kewajibannya, rincian kategori, pengurusan, serta keuntungannya.
Kewajiban Pajak untuk UMKM
Apakah UMKM wajib bayar pajak secara rutin? Pertanyaan ini kerap menjadi dilema para pelaku usaha. Namun jika mengacu pada regulasi pemerintah terkait perpajakan, setiap yang memiliki usaha terdaftar tetap wajib melapor pajak.
Jika pelaku usaha punya dasar kepatuhan pajak yang besar, maka usaha yang berjalan juga akan terdampak secara positif. Akses pendanaan sesuai kebutuhan semakin besar serta kredibilitas bisnis akan menguat.
Namun pelaku UMKM juga harus tahu bedanya wajib memiliki NPWP dan wajib menyetor nominal pajak. Untuk pelaku usaha, memang wajib memiliki NPWP atau NIB. Sedangkan aturan menyetor nominal pajak tidak untuk semua pihak yang punya usaha.
Kategori Pajak untuk UMKM
Lalu besaran wajib pajak UMKM berapa yang harus terbayar? Untuk nominal sendiri tergantung kategori UMKM yang berjalan. Jadi tidak semua UMKM harus membayar nominal pajak yang sama.
Setidaknya ada tiga kategori yang wajib diketahui oleh para pelaku UMKM agar tidak salah melakukan pelaporan. Masing-masing punya ketentuan sendiri serta besaran pembayarannya sesuai aturan. Berikut rinciannya:
1. Bebas Pajak
Pada kategori pertama ada yang bebas pajak. Lalu di kategori ini apakah UMKM wajib bayar pajak dengan nominal tertentu? Jawabannya adalah tidak. Karena bebas pajak, maka UMKM tidak perlu membayar nominal apa pun.
Namun untuk kategori ini ada ketentuannya sendiri. Syarat utama adalah omzet tahunan di bawah Rp500 juta. Jadi bagi pelaku UMKM orang pribadi yang pendapatannya masih di bawah angka tersebut, maka tidak dikenai PPh.
Ketentuan ini adalah fasilitas dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro. UMKM bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan ini agar fokus pada pengembangan usahanya menjadi skala yang lebih besar.
2. PPh Final 0,5%
Lalu untuk kategori kedua sesuai dengan struktur aturan pajak UMKM, ada PPh final 0,5%. Untuk kategori ini, ada syarat khusus yaitu omzet tahunan UMKM harus antara Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar.
Jadi nantinya pajak 0,5% itu berasal dari jumlah omzet atau peredaran bruto setiap bulan. Sedangkan batas waktu penggunaan fasilitas PPh final ini sesuai bentuk badan usaha atau UMKM yang berjalan.
Bagi pelaku usaha yang ada di rentang ini, maka wajib melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai nominal perhitungan. Semua data keuangan wajib terstruktur agar perhitungan tidak salah dan menjadi hambatan usaha.
3. Skema Perhitungan Pajak Normal
Terakhir adalah kategori yang sudah harus masuk skema perhitungan pajak normal. Untuk kategori ini, maka omzet UMKM harus sudah di atas Rp4,8 miliar per tahun. Nantinya perhitungan akan berbeda dengan dua kategori di atas.
Perhitungan dengan omzet besar ini sudah wajib memakai skema pajak normal, baik itu tarif umum PPh badan atau orang pribadi. Pembukuan keuangan di kategori ini juga sudah harus jelas dan terlaporkan dengan sistematis sehingga sangat disarankan memakai layanan ahli perpajakan.
Pengurusan Pelaporan Pajak UMKM
Untuk mengurus pelaporan pajak UMKM terbaru, pelaku usaha harus membuat laporan rekapitulasi penjualan serta membuat kode billing bulanan. Langkah ini perlu ketelitian dan akurasi data.
Untungnya sekarang sudah ada layanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem digital jika ingin melakukan pelaporan mandiri. Jadi prosesnya bisa sesuai arahan sistem yang ada dan ketentuan terbaru.
Namun sayangnya proses ini tidak selalu mudah bagi pemula. Apalagi untuk pelaku UMKM yang baru akan melakukan pelaporan, prosesnya akan terkesan sangat rumit dan rawan menimbulkan kesalahan.
Jika ada yang bertanya apakah UMKM wajib bayar pajak secara mandiri, jawabannya adalah tidak. Pelaku UMKM bisa memanfaatkan layanan Opsi Consulting. Melalui layanan ini, maka proses pelaporan pajak akan mudah.
Biaya pengurusannya juga sudah tertera dengan jelas di halaman website Opsi Consulting sesuai jenis layanan terpilih. Sedangkan untuk proses konsultasi bisa berlangsung secara gratis sehingga memudahkan pemanfaatan jasa.
Keuntungan Kepatuhan Pajak UMKM
Pada dasarnya mematuhi ketentuan pajak adalah hal dasar untuk pelaku usaha. Namun masih banyak juga yang merasa apakah UMKM wajib bayar pajak termasuk hal penting dan harus menjadi pondasi usaha.
Padahal jika patuh terhadap pajak, UMKM juga bisa mendapat kemudahan jika ingin mengajukan modal usaha ke perbankan. Sanksi denda atau pemeriksaan pajak beruntun di kemudian hari juga bisa diminimalisir.
Oleh sebab itu pelaku usaha harus tahu aturan pajak UMKM terbaru demi menjaga hal-hal tersebut. Citra bisnis juga tetap terjaga dan profesionalitas di pihak mitra usaha tidak akan berkurang atau hilang.
Penutup
Itulah penjelasan dari pertanyaan apakah UMKM wajib bayar pajak serta skema nominal pembayarannya. UMKM tetap harus lapor pajak, tapi untuk besaran nominalnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
